BPOM-CEPI Sedang Mempersiapkan Inovasi Dalam Regulasi Untuk Menghadapi Wabah Global

BPOM dan Coalition for Epidemics Preparedness Innovations (CEPI) mengadakan Lokakarya Tabletop mengenai Nipah/Chikungunya dengan tujuan untuk berbagi informasi dan mendiskusikan tantangan regulasi yang berkaitan dengan vaksin untuk kedua penyakit tersebut, serta mempersiapkan inovasi regulasi dalam menghadapi kemungkinan wabah di masa mendatang.

"Kegiatan ini berfokus pada penerapan inovasi regulasi untuk mempercepat pengembangan vaksin dan proses otorisasi regulasi dalam situasi darurat kesehatan masyarakat di masa depan," ungkap Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada hari Senin.

Taruna menjelaskan bahwa lokakarya ini dilaksanakan dalam format simulasi yang bertujuan untuk membagikan hasil rangkuman dari lokakarya regional, guna membahas solusi dalam mendukung kesiapsiagaan terhadap pandemi.

Virus Nipah (NiV), menurut Taruna, merupakan patogen zoonosis dari genus Henipavirus dalam famili Paramyxoviridae. Patogen ini secara alami ditemukan pada kelelawar buah (Pteropodidae) di beberapa negara. Gejala klinis infeksi NiV dapat bervariasi dari tanpa gejala hingga gangguan pernapasan akut dan ensefalitis yang berpotensi fatal.

Untuk mengurangi risiko, ia menambahkan, Indonesia telah memperkuat pengawasan di titik-titik masuk ke dalam negeri, yang didukung oleh surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah.

Chikungunya telah ada di Indonesia sejak tahun 1973, berbeda dengan Nipah. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, terdapat 5.042 kasus yang dilaporkan di Indonesia, dengan jumlah tertinggi terjadi di Jawa Barat (1.044 kasus), Lampung (829 kasus), dan Gorontalo (534 kasus), tambahnya.

Saat ini, belum tersedia pengobatan antivirus atau vaksin khusus untuk Chikungunya di Indonesia. Penanganan yang dilakukan lebih mengandalkan perawatan suportif, seperti penggunaan parasetamol untuk mengatasi demam dan tramadol untuk meredakan rasa nyeri.

Mengacu pada pengalaman pandemi COVID-19, BPOM telah menetapkan mekanisme emergency use authorization (EUA) untuk mempercepat akses terhadap produk medis yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam mengamankan vaksin COVID-19 dan meluncurkan program vaksinasi nasional dengan menerapkan mekanisme EUA tersebut.

Untuk meningkatkan efisiensi regulasi, BPOM telah mengadopsi reliance mechanism, yaitu pendekatan yang didukung oleh WHO yang memungkinkan penggunaan hasil penilaian dari badan regulasi terpercaya lainnya, meskipun otoritas tersebut tetap memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir secara mandiri.

Dengan menerapkan praktik reliance, BPOM dapat memastikan bahwa produk obat yang aman dapat diakses oleh masyarakat Indonesia secara efektif dan efisien. BPOM berkomitmen untuk terus mengembangkan lingkungan regulasi yang kuat sebagai standar tertinggi dalam melindungi kesehatan masyarakat, sambil tetap melakukan inovasi dalam pelayanan medis, jelasnya.

Selain itu, program CEPI 100 Days Mission sejalan dengan visi BPOM untuk meningkatkan kesiapan regulasi terkait persiapan menghadapi pandemi global.

Dalam pernyataan yang sama, Direktur dan Kepala Global Urusan Regulasi dan Kualitas CEPI, Adam Hacker, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari misi CEPI yang sedang mempersiapkan rencana 100 hari (CEPI 100 Days Mission) untuk menghadapi epidemi dan pandemi di masa mendatang.

“Dalam misi ini, vaksin harus tersedia untuk otorisasi awal dan dapat diproduksi secara efisien guna memenuhi permintaan dalam waktu 100 hari setelah patogen pandemi terdeteksi. Diharapkan, program CEPI 100 Days Mission ini akan memperkuat peran BPOM dalam mendukung percepatan persetujuan vaksin, terutama dalam situasi darurat kesehatan masyarakat,” ujar Adam.

Baca Juga: Pencarian Korban Hilang Di Sumut Intensif, Tim SAR Manfaatkan Cuaca Membaik

---

Tag BPOM CEPI Wabah Global