Industri Otomotif Memerlukan Dukungan Insentif Tambahan Untuk Mengatasi Tantangan Yang Dihadapi Pada Tahun 2025

Industri otomotif di Indonesia sedang menghadapi sejumlah tantangan serius yang dapat mempengaruhi kinerja penjualannya pada tahun 2025. Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta penerapan opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan beberapa faktor utama yang memberikan tekanan pada sektor ini.

Di samping itu, penurunan jumlah kelas menengah, yang selama ini berperan sebagai pendorong utama penjualan kendaraan, semakin memperburuk keadaan.

Ancaman Penurunan Kelas Menengah dan Dampaknya pada Pasar

Data menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dari 57 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada stagnasi pasar mobil yang tetap berada di angka 1 juta unit per tahun selama periode 2014-2023, dengan kontraksi pasar sebesar 13,9% pada tahun 2024, sehingga hanya tersisa 865.723 unit yang terjual.

Tanpa adanya langkah konkret berupa insentif tambahan, penjualan kendaraan pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan lebih lanjut, bahkan mungkin berada di bawah 800 ribu unit. Sebaliknya, jika insentif diberikan, pasar diprediksi dapat mencapai 900 ribu unit.

Langkah Insentif yang Diperlukan

Pemerintah telah memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dianggap belum memadai. Untuk meningkatkan daya saing industri otomotif, sejumlah usulan tambahan insentif telah diajukan, antara lain:

Pengurangan PPnBM untuk kendaraan 4x2 yang dirakit secara lokal.

Insentif pajak bagi pembeli kendaraan pertama.

Dukungan bagi produsen yang melakukan lokalisasi serta penelitian dan pengembangan (litbang).

Perpanjangan jangka waktu kredit kendaraan menjadi 7-8 tahun, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengurangi pendapatan minimum yang diperlukan sebesar 19-25% dibandingkan dengan jangka waktu lima tahun.

Selain itu, diharapkan pemerintah juga mendukung ekspor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara tujuan ekspor.

Pentingnya Penguatan Kelas Menengah

Pentingnya menjaga dan memperkuat kelas menengah menjadi semakin jelas, karena kelompok ini berperan signifikan dalam perekonomian nasional serta sebagai konsumen utama kendaraan bermotor. Insentif fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah diperkirakan tidak akan mengurangi pendapatan negara maupun daerah. Sebaliknya, peningkatan volume penjualan diprediksi akan meningkatkan pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) baik untuk badan maupun individu.

Baca Juga: Wuling Perkenalkan Darion Di Surabaya, Awal Ekspansi MPV Hijau Di Indonesia

---

Tag Industri Otomotif Pajak Kendaraan Bermotor