Gaza Kembali Diserang, Alat Evakuasi Dan Bantuan Dibom Oleh Israel

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus berupaya memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah mendorong Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan standar karbon internasional seperti Verra, Gold Standard, Puro Earth, dan Plan Vivo. Langkah ini telah disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dalam forum CarboNEX 2025 pada Selasa, 22 April 2025. "Kami telah melakukan komunikasi intensif dengan Gold Standard, dan menargetkan MRA dapat ditandatangani pada bulan Mei atau Juni. Untuk Verra, kami telah menerima draft MRA yang saat ini sedang dikaji oleh tim kami," ungkap Diaz dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (23/4/2025). Diaz menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk membuka peluang yang lebih luas bagi proyek-proyek karbon di Indonesia agar dapat diperdagangkan secara internasional. Selain menargetkan permintaan pasar internasional, KLH juga berupaya meningkatkan pasokan karbon domestik. Berbagai sektor seperti biochar, POME (limbah sawit), serta proyek-proyek milik BUMN seperti Pertamina NRE telah dipersiapkan untuk meningkatkan pasokan kredit karbon. Dia juga menegaskan bahwa kerja sama internasional harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kepentingan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam konteks ini, semua proyek karbon diwajibkan untuk terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), mendukung pencapaian National Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui mekanisme buffer, dan transaksi pertama harus dilakukan di Indonesia agar dapat dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sejalan dengan langkah tersebut, IDXCarbon juga sedang mempersiapkan diri untuk menjajaki keanggotaan dengan Verra dan Gold Standard, serta memperkuat infrastruktur teknologi guna integrasi sistem. "Koneksi dengan registri internasional bukanlah masalah. Di dalam negeri, IDXCarbon telah terhubung secara otomatis dengan SRN-PPI dan APPLE-Gatrik milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik. Sejak diluncurkan pada September 2023 hingga April 2025, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dengan nilai transaksi hampir mencapai Rp80 miliar dan volume 1,6 juta ton CO?e. Selain itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyatakan bahwa volume transaksi karbon delapan kali lebih besar dibandingkan Malaysia dan dua kali lipat lebih tinggi dari Jepang yang diluncurkan hampir bersamaan dengan IDXCarbon. "Bursa karbon Indonesia sangat menarik sehingga kami sudah menerima permintaan dari pemilik proyek luar negeri yang ingin mendaftarkan karbon kreditnya di IDXCarbon. Namun, fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional seluas-luasnya," ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno berpendapat bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia memerlukan dukungan dari sektor-sektor baru yang memiliki potensi besar, salah satunya adalah ekonomi karbon. Oleh karena itu, pihaknya sedang menyusun regulasi untuk memperkuat ekosistem pasar karbon. "Kami sedang menggarap UU EBT, yang mencakup nilai ekonomi karbon dari Carbon Capture and Storage (CCS) dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Setelah itu, kami akan melakukan revisi UU Migas yang mencakup aspek karbon yang dapat diperdagangkan seperti CCS," jelasnya.

Tag: Dibom Oleh Israel Gaza Kembali Diserang IDXCarbon MRA