Kemenperin Mengajak IKM Di Bidang Makanan Untuk Mengadopsi Praktik Keamanan Dalam Produksi Pangan

Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam konteks industri pengolahan nonmigas. Pada triwulan II tahun 2024, kontribusi PDB dari industri pengolahan nonmigas didominasi oleh sektor mamin, yang mencapai 38,4 persen.

"Kontribusi besar ini didorong oleh kinerja ekspor dari industri mamin, yang pada bulan Agustus 2024 tercatat mencapai USD3,78 miliar, berkontribusi 21,36 persen dari total nilai ekspor industri pengolahan nonmigas," ungkap Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (21/10).

Dirjen IKMA menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja industri mamin, khususnya bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), agar dapat lebih kompetitif dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara. "Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengadakan kegiatan yang mempertemukan pelaku IKM mamin dengan sektor ekonomi lainnya, baik dari sisi hulu maupun hilir," jelasnya.

Selain itu, Ditjen IKMA juga berupaya untuk menjalin kerjasama antara pelaku IKM mamin dengan industri besar yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengembangan IKM. "Inisiatif ini bertujuan agar semua peluang pengembangan IKM yang diusulkan oleh berbagai pihak, termasuk industri besar, dapat tepat sasaran," tambah Reni.

Ia menambahkan bahwa program CSR dari pelaku usaha sangat penting untuk pengembangan IKM, terutama di sektor mamin yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat, dengan jumlah unit usaha mencapai 39,7 persen dari total unit usaha IKM di Indonesia, serta menyerap 36,5 persen dari total tenaga kerja IKM.

Kolaborasi antara pelaku IKM dan industri besar terwujud melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen IKMA dan PT. Arwana Citramulia TBK. Kerja sama ini juga ditandai dengan penyerahan simbolis bantuan keramik di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

"Kami kembali menjalin sinergi dengan Arwana Ceramics setelah sebelumnya berkolaborasi dalam program CSR yang memberikan bantuan pembuatan dapur bersih untuk IKM gula semut di Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen pada tahun 2013, dengan total bantuan mencapai 12.000 meter persegi keramik," jelas Reni.

Pada tahun 2017, penyaluran CSR dilanjutkan untuk IKM makanan dan minuman di Kabupaten Rote Ndao, NTT, sebanyak 4.500 meter persegi keramik, serta di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sebanyak 2.200 meter persegi. Selanjutnya, pada tahun 2022, bantuan diberikan kepada sentra IKM gula semut di Purbalingga dan Banyumas, sentra IKM garam konsumsi beryodium di Kabupaten Pati, serta sentra IKM makanan ringan di Kota Mojokerto dengan total 10.000 meter persegi keramik.

Reni menyatakan bahwa pada tahun 2024, Ditjen IKMA dan PT Arwana Citramulia Tbk akan kembali bersinergi untuk memberikan bantuan fasilitasi keramik sebanyak 10.000 meter persegi kepada 36 IKM yang bergerak di bidang tahu, olahan hasil laut, dan makanan di Kota Singkawang, sentra IKM tahu dan tempe di Kota Salatiga, serta sentra IKM garam konsumsi beryodium di Kabupaten Pati dan Karangasem, serta sentra IKM gula aren di Kabupaten Pacitan.

"Diharapkan dengan bantuan ini, IKM, kelompok, atau koperasi yang terlibat dalam program dapat terbantu dalam memenuhi standar keamanan pangan CPPOB, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang produktif dan meningkatkan daya saing IKM," tambah Reni.

Dirjen IKMA menyatakan bahwa saat ini banyak industri kecil dan menengah (IKM) di sektor makanan dan minuman yang belum memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini terlihat dari kondisi bangunan dan fasilitas produksi yang tidak memadai, kurangnya perhatian terhadap sanitasi dan kebersihan karyawan, serta mesin dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan. Pengawasan terhadap proses produksi juga masih kurang baik, yang berdampak pada konsistensi spesifikasi produk akhir.

GMP adalah pedoman yang mengatur produsen dalam memproduksi makanan agar aman, berkualitas, dan layak untuk dikonsumsi. Dengan menerapkan standar ini, kualitas produk perusahaan akan lebih terjamin dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

"Kami sangat menghargai semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi bantuan ini, terutama kepada PT. Arwana Citramulia, Tbk yang telah berkomitmen mendukung perkembangan industri pangan nasional," ungkap Reni.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Yedi Sabaryadi, menjelaskan bahwa IKM di sektor makanan dan minuman menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan bisnis, seperti penggunaan teknologi dalam proses produksi, penerapan keamanan pangan, serta akses pasar yang memerlukan dukungan pemasaran yang baik.

"Untuk mengatasi tantangan ini, Ditjen IKMA memiliki berbagai program pembinaan, termasuk penerapan sistem keamanan pangan melalui pendampingan dan sertifikasi HACCP, kemitraan IKM dengan sektor ekonomi terkait, serta dukungan untuk meningkatkan pasar ekspor," jelasnya.

Selain itu, terdapat juga fasilitasi partisipasi dalam pameran, restrukturisasi mesin dan peralatan, penerapan transformasi industri 4.0, akselerasi dan inkubasi bisnis IKM melalui program Indonesia Food Innovation (IFI), serta penerapan program industri hijau melalui pendampingan produksi bersih dan fasilitasi mesin/peralatan pengolahan limbah. 

Berbagai program dan kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak.

Baca Juga: Hadapi Ancaman Investasi Bodong, OJK Beri Penyuluhan Ke Mahasiswa UMSU

---

Tag IKM IKMA Kemenperin Produksi Pangan