Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan penghargaan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas upayanya dalam mendorong penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang mencapai hampir 30.000 unit melalui Bank BTN dalam dua bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
"Saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat memuaskan karena berhasil mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat Indonesia," kata Maruarar dalam acara Akad KPR Massal yang berlangsung di kawasan Taktakan, Serang, pada hari Kamis.
Dalam acara Akad KPR Massal, terdapat 235 calon debitur yang berpartisipasi, terdiri dari KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi dengan total 225 unit. Sementara itu, KPR Subsidi dan Non-Subsidi melalui BTN Syariah mencapai 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Akad KPR Massal ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN yang ke-48.
Kegiatan ini merupakan langkah nyata BTN dalam mendukung upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar menekankan bahwa Akad KPR Massal ini juga sangat mendukung target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) dalam merealisasikan Program Tiga Juta Rumah.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar memberikan apresiasi terhadap inovasi BTN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mampu menyediakan KPR tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga untuk kelompok pekerja informal seperti pedagang bakso dan penjual sayur.
"Saya menghargai BTN yang dapat memberikan KPR, contohnya pemilik warung bakso yang bisa mendapatkan KPR meskipun tidak memiliki slip gaji. Selain itu, pemilik warung sayur juga dapat mengakses KUR, bahkan pekerja disabilitas pun berkesempatan untuk mendapatkan KPR," tambah Maruarar.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyatakan bahwa kolaborasi antara BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) bertujuan untuk mendorong program perumahan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.
"Program yang diinisiasi oleh Bapak Presiden berhubungan erat dengan masa depan, terutama bagi anak-anak Indonesia. Kami memiliki program Tiga Juta Rumah dan program Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk masa depan anak-anak dan keluarga di Indonesia," jelas Dony.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari tanggal 20 Oktober hingga 5 Desember telah mencapai 28.386 unit.
Nixon menambahkan bahwa rata-rata pendapatan debitur berada di kisaran Rp3,5 juta per bulan. Selain itu, total potensi penyaluran KPR FLPP Sejahtera untuk tahun 2025 mencapai 631.978 unit.
Lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah perempuan, sementara 81 persen dari mereka termasuk dalam segmen milenial dengan usia termuda 21 tahun.
"Hingga saat ini, BTN masih memiliki potensi debitur yang telah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000, yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025," ungkap Nixon.
Nixon menegaskan bahwa BTN berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen dan pengentasan kemiskinan hingga nol persen dapat tercapai.
Sebagai lembaga keuangan yang telah beroperasi dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak tahun 1976, BTN telah berhasil menyalurkan lebih dari 5,2 juta unit KPR di seluruh Indonesia. Penyaluran ini mencakup berbagai jenis pembiayaan, termasuk perumahan subsidi, non-subsidi, serta pembiayaan perumahan syariah, ungkap Nixon.
"Acara seremonial penyaluran KPR hari ini merupakan langkah awal bagi kita semua. Kami berharap inisiatif ini dapat berlanjut hingga kebutuhan akan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terpenuhi," tambahnya.