Kementerian Keuangan Memastikan Bahwa APBN Tetap Aman Meskipun Terdapat Banyak Dinamika Pada Semester I Tahun 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi aman meskipun terdapat banyak peristiwa global yang terjadi pada semester pertama tahun 2025.

"APBN kita aman, kami melihat trajektori dari laporan yang telah kami sampaikan hingga bulan Mei, dan trajektorinya cukup terkendali," ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, di Jakarta pada hari Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tekanan dalam penerimaan negara, dan dari sisi belanja pemerintah, pelaksanaan belanja sudah mulai dilakukan.

"Oleh karena itu, kami melihat bahwa defisitnya kecil kemarin," tambahnya.

Lebih lanjut, Febrio menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan APBN untuk semester I kepada DPR RI pada tanggal 8 Juli, dan dalam laporannya, mereka yakin bahwa anggaran yang dimiliki negara sesuai dengan arah perkembangan yang diprediksi.

"Kami akan menyampaikan laporan di laporan semester (lapsem), tetapi hingga akhir Mei kemarin, trajektorinya tetap baik," ujarnya.

Hingga bulan Juni, berbagai peristiwa global telah mempengaruhi ekonomi Indonesia, mulai dari penerapan pajak balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS), hingga eskalasi konflik terbaru antara Iran dan Israel yang berdampak signifikan pada alur logistik dunia.

Mengenai resiprokal, batas akhir negosiasi tarif ditetapkan pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa selama pertemuan dan beberapa kali pertukaran dokumen negosiasi tarif, pemerintah Amerika Serikat tidak mengajukan permintaan tambahan terhadap Indonesia.

Permintaan utama dari pemerintah AS saat menerapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia dianggap hanya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas perkembangan situasi perang antara Israel dan Iran serta menyambut baik gencatan senjata yang saat ini berlaku antara kedua negara tersebut.

Kedua pemimpin negara tersebut juga berharap gencatan senjata antara Israel dan Iran dapat mengarah pada perdamaian.

"Kami tetap mendorong penyelesaian damai dari semua pihak dan menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kami berharap proses ini dapat terus berlanjut menuju perdamaian," kata Presiden Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama dengan PM Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6).

Baca Juga: Hadapi Ancaman Investasi Bodong, OJK Beri Penyuluhan Ke Mahasiswa UMSU

---

Tag APBN Febrio Kacaribu Kementerian Keuangan